Tata Kelola Perusahaan


Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) merupakan pedoman bagi seluruh Insan Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan (stakeholder) secara konsisten.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
(Good Corporate Governance)

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik akan mengarahkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, sehingga memastikan pengelolaan lingkungan kerja yang positif dan kondusif, bertanggung jawab kepada pasar dan komunitas serta mencapai kinerja keuangan yang sehat dan berkesinambungan.

PT Anargya Aset Manajemen berusaha konsisten untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap aspek bisnisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK. 04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness).

TRANSPARANSI
​Pengungkapan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan haknya masing-masing. Informasi yang diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perusahaan, Konsumen dan Mitra Kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

AKUNTABILITAS
Akuntabilitas Perusahaan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu maupun kepentingan Perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban organ kerja Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perusahaan. Oleh karenanya Perusahaan menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ kerja sesuai Prosedur Operasi Standar yang telah disepakati dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan dan tidak berlawanan dengan regulasi. Perusahaan memiliki ukuran kinerja dari semua Organ Perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.

PERTANGGUNGJAWABAN
Prinsip pertanggungjawaban mencerminkan adanya kesesuaian dan kepatuhan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip ini merupakan wujud Perusahaan sebagai agen ekonomi yang bertanggung jawab (good corporate citizen). Perusahaan menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, bekerjasama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

KEMANDIRIAN
Perusahaan dalam mengambil keputusan bertindak obyektif dan bebas dari segala tekanan, menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Kemandirian ditekankan oleh Perusahaan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing organ Perusahaan. Perusahaan yakin bahwa kemandirian merupakan suatu keharusan agar organ Perusahaan bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perusahaan. Setiap bagian dari perusahaan beroperasi secara mandiri, tanpa ada dominasi dari satu unit terhadap unit lainnya serta tidak ada campur tangan dari pihak lain. Seluruh keputusan dibuat secara profesional dan obyektif, bebas dari konflik kepentingan dan ada hubungan yang saling menghargai antar unit usaha.

KEWAJARAN
Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan akan selalu memastikan agar seluruh pemangku kepentingan berkesempatan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan. Pemberlakuan prinsip ini melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain.

Pokok-pokok Pedoman Kerja Direksi dan Komisaris

Organ Perusahaan terdiri dari tiga organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, yang dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Seluruh organ tersebut memiliki peranan penting dalam pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara efektif dan karenanya harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata kepentingan perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa hubungan yang wajar antar organ perusahaan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan perusahaan dan implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Dengan demikian, perusahaan secara tegas memisahkan tugas, hak, kewajiban, wewenang, fungsi dan tanggung jawab Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
A. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris sebagai Organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, berikut ini prinsip-prinsip yang perlu dipenuhi :
  1. Pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak kemandirian.
  2. Profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
  3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
  1. Komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi.
  2. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
  3. Persyaratan Dewan Komisaris yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Komisaris meliputi syarat formal dan syarat material Keanggotaan Dewan Komisaris.
  4. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari RUPS.
B. Direksi
Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:
  1. Pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
  2. Profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
  3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan.
  4. Dapat mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
  1. Komposisi jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan, direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan dimana proses penilaian calon anggota Direksi dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS.
  2. Anggota Direksi harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
  3. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial.
Etika Jabatan
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Direksi harus melandasi diri dengan standar etika berikut :
  1. Menghindari terjadinya benturan kepentingan.
  2. Senantiasa menjaga kerahasiaan informasi.
  3. Tidak mengambil keuntungan dan/atau peluang bisnis perusahaan untuk kepentingan pribadi.
  4. Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika perusahaan.
  6. Mencegah dan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi, gratifikasi dan penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dianggap dapat merugikan perusahaan.

Kode Etik

PT Anargya Aset Manajemen yang selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan” menyadari pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai salah satu pedoman untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham (Shareholder) namun juga juga segenap Pemangku Kepentingan (Stakeholder). Karenanya Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara konsisten melalui penerapan kode etik.

Kode etik berfungsi sebagai panduan agar semua karyawan bertindak secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam menjalankan nilai-nilai Perusahaan, Undang-undang, peraturan, dan kebijakan Perusahaan. Semua karyawan memiliki kewajiban untuk mengikuti Kode Etik dan mematuhi semua kebijakan dan prosedur Perusahaan, serta semua Undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku. Dengan memahami dan mematuhi Kode Etik, semua karyawan turut berperan dalam menjaga dan selanjutnya membangun kepercayaan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk rekan kerja, nasabah, mitra bisnis, pemegang saham, dan masyarakat. Adalah penting bahwa kami memenuhi komitmen kepada para pemangku kepentingan ini dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap interaksi yang dilakukan.

Pedoman kode etik adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika kerja karyawan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Perusahaan untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Dengan demikian, penyusunan pedoman kode etik ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

Etika Bisnis Perusahaan
​Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Perusahaan harus memperhatikan etika baik untuk internal maupun eksternal Perusahaan. Etika dalam Pedoman Perilaku (Code Of Conduct) adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika Bisnis Perusahaan merupakan penjelasan tentang bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika, dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan segenap Pemangku Kepentingan sesuai dengan prinsip‐prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan nilai‐nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

Etika bisnis Perusahaan menekankan pada beberapa hal, diantaranya kepatuhan terhadap Peraturan yang merupakan produk hukum yang wajib ditaati dan menjadi pedoman. Mematuhi hukum dan peraturan merupakan elemen utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap karyawan dimana ketentuan selanjutnya dapat mengacu pada peraturan Perusahaan yang berlaku. Hal lain yang ditekankan dalam etika bisnis Perusahaan adalah menjaga Perusahaan dalam rangka berinteraksi sosial dan membina hubungan yang baik antar Perusahaan dan mitra secara sehat dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan tanpa mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha Perusahaan.

Etika bisnis Perusahaan juga menjadi pedoman bagi Perusahaan dalam pemberian kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, kompensasi, promosi maupun masa pensiun termasuk kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Hal ini didasari atas menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, penegakan hukum dan peraturan perusahaan serta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku tanpa diskriminasi.

Bagi pemangku kepentingan, kepercayaan menjadi standar etika yang merupakan unsur penting untuk meningkatkan loyalitas Nasabah maupun pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan. Selain kepercayaan, peningkatan pelayanan yang tinggi menjadikan nilai tambah tersendiri bagi Perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan senantiasa bertindak profesional, jujur, adil, dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada Pemangku Kepentingan.

Salah satu hubungan penting yang perlu dijaga oleh Perusahaan adalah hubungan dengan Regulator. Hal‐hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan dengan Regulator diantaranya mematuhi dan mendukung peraturan perundang‐undangan yang terkait dengan usaha Perusahaan; membina hubungan yang sehat, harmonis, dan konstruktif dengan Regulator dan instansi terkait lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; menghindari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Regulator; mengedepankan kejujuran dan keterbukaan dalam membina hubungan dengan seluruh instansi dan pejabat Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak memanfaatkan hubungan baik dengan Regulator untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Etika kerja
Kelangsungan hidup suatu Perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra Perusahaan. Kinerja dan citra Perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh dua hal yaitu kemampuan (kapabilitas dan kompetensi) dan perilaku setiap karyawan sebagai penggerak roda organisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Perusahaan untuk mengatur perilaku yang beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari‐hari dalam pekerjaan diantaranya perilaku sebagai atasan terhadap bawahan, perilaku sebagai bawahan terhadap atasan, perilaku sebagai rekan kerja.

Dalam menjalankan misi Perusahaan, Karyawan harus memperhatikan etika baik untuk internal maupun eksternal Perusahaan. Etika dalam Pedoman Perilaku adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika kerja merupakan penjelasan tentang bagaimana karyawan merupakan bagian dari perusahaan dalam bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Pribadi dengan kepentingan segenap Pemangku Kepentingan sesuai dengan prinsip‐prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan nilai‐nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga kredibilitas Perusahaan.

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para Pemangku Kepentingan, maka seluruh karyawan Perusahaan memiliki komitmen untuk mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perusahaan dengan melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan dalam menjaga nama baik perusahaan dan menjaga hubungan baik antar karyawan perusahaan. Salah satu tanggung jawab Perusahaan yang paling penting adalah memelihara kepercayaan para Pemangku Kepentingan dan memastikan informasi yang berhubungan dengan masalah bisnis para Pemangku Kepentingan dirahasiakan sepanjang waktu.

Bagi karyawan, pemeliharaan dan penggunaan Aset merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan disamping berperilaku sehat yang dilandasi dengan nilai‐nilai moral dan kesusilaan agar dapat mempengaruhi kontribusi kinerja yang baik bagi Perusahaan serta berpengaruh terhadap pembentukan citra Perusahaan. Untuk membentuk citra Perusahaan, karyawan dapat melakukan beberapa hal diantaranya setiap karyawan hendaknya mendukung terlaksananya pengelolaan data secara rapi, tertib, teliti, akurat, dan tepat waktu. Perilaku karyawan terkait pemberian dan/atau penerimaan hadiah agar terhindar dari benturan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan pribadi.

Kebijakan Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Audit Internal

Dunia usaha di Indonesia yang terus mengalami perkembangan menjadikan persaingan yang semakin ketat antar perusahaan diiringi dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha yang mungkin terjadi. Begitupun dalam industri pengelolaan investasi yang merupakan bidang usaha dari PT Anargya Aset Manajemen (selanjutnya disebut “Perusahaan”).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perusahaan berusaha mempraktikkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) melalui pelaksanaan pengendalian internal yang tertuang dalam program kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Audit Internal.

Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dilaksanakan melalui suatu mekanisme kerja yang terstruktur dan sistematis dimana efektivitas pelaksanaannya bergantung pada keterlibatan dan peran serta berbagai pemangku kepentingan eksternal dan internal baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemangku kepentingan eksternal yang antara lain adalah nasabah, regulator, dan pemegang saham tentunya memiliki kepentingan dan ekspektasi yang berbeda-beda dan dapat mempengaruhi profil risiko maupun efektivitas penerapan manajemen risiko yang dijalankan perusahaan. Terkait dengan hal ini, Direksi berkomitmen untuk berupaya memenuhi kepentingan dan ekspektasi para pemangku kepentingan eksternal Perusahaan melalui aktivitas operasional yang dijalankan sesuai visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan dengan memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, proaktif, dan berkesinambungan demi keberlangsungan Perusahaan.

Pemangku kepentingan internal yang di dalam struktur organisasi Perusahaan terdiri dari Komisaris (dan komitenya), Dewan Direksi (dan komitenya), Fungsi Manajemen Risiko, dan Unit Pemilik Risiko masing-masing memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab terkait manajemen risiko. Seluruh pihak internal tersebut menggunakan kewenangan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab untuk memastikan terlaksananya proses manajemen risiko secara efektif, proaktif, dan berkesinambungan. Dalam penerapannya, Direksi Perusahaan menetapkan akuntabilitas kepemilikan risiko dengan proses pengelolaan yang ditetapkan secara berjenjang dan melekat pada struktur organisasi Perusahaan dimulai dari risiko pada tingkat perusahaan kemudian tingkat direktorat dan tingkat divisi atau satuan kerja.

Pada tingkat Perusahaan, penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap risiko-risiko yang dapat menggagalkan sasaran atau tujuan strategis Perusahaan dan pada pelaksanaannya meliputi aktivitas pengelolaan risiko secara terpadu yang dilaksanakan antar direktorat dengan Direksi sebagai pemilik utama risikonya. Pada tingkat direktorat, penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap risiko-risiko yang dapat menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan operasional yang ingin diraih oleh masing-masing direktorat yang pelaksanaannya meliputi aktivitas pengelolaan risiko secara terpadu antar satuan kerja dan pemilik risiko utamanya adalah Direktur terkait. Sedangkan pada tingkat satuan kerja, penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap risiko-risiko yang dapat menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan operasional yang ingin diraih satuan kerja dengan pelaksanaan meliputi aktivitas pengelolaan risiko secara terpadu antar Fungsi dalam satuan kerja dan pemilik utama risiko ini adalah kepala satuan kerja terkait.

Struktur organisasi manajemen risiko Perusahaan memuat hubungan koordinasi dan komando pemangku jabatan internal Perusahaan yang digambarkan sebagai three lines of defence model. Pada tingkat pertama, penerapan manajemen risiko dilakukan pada masing-masing Fungsi Perusahaan sebagai unit bisnis pemilik risiko yang menjalankan aktivitas operasional Perusahaan sehari-hari dengan adanya pengendalian internal sebagaimana kebijakan manajemen risiko masing-masing Fungsi. Pada tingkat kedua, penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan melalui pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan aktivitas masing-masing Fungsi bisnis dengan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan kepatuhan yang telah ditetapkan. Dan pada tingkat ketiga, penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Fungsi Audit Internal dengan pelaksanaan audit terhadap masing-masing Fungsi bisnis secara berkala diiringi dengan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal.

Dalam penerapan manajemen risiko ini Dewan Komisaris Perusahaan bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan Perusahaan oleh Direksi dan memberikan arahan kepada Direksi yang di dalamnya dapat mencakup aspek pengelolaan risiko. Dalam tugasnya melakukan pengawasan atas kecukupan dan pelaksanaan pengendalian internal Perusahaan, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang anggotanya ditunjuk oleh Dewan Komisaris sendiri.